Pimpinan rombongan Brigjend Arminson menyampaikan maksud dan tujuan kehadiran timnya di Kota Mataram, selain untuk mengumpulkan data berkaitan dengan bidang ideologi dan politik, juga melakukan survey terkait keberadaan Kodim 1606 yang saat ini memiliki wilayah kerja sangat luas meliputi tiga Kabupaten/Kota; Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Utara. "Mestinya satu Kodim membawahi satu Kabupaten atau Kota", terang Arminson.
Karenanya lanjut Arminson, Markas Besar TNI AD melakukan survey ke tiga wilayah untuk memastikan langkah yang akan diambil ke depan. Dengan kondisi saat ini yang wilayah kerjanya berada dalam bentangan lebih dari 100 kilometer dari ujung utara sampai dengan ujung selatan Pulau Lombok, kemungkinan besar TNI AD akan mengambil keputusan untuk memecah keberadaan Kodim 1606 demi memaksimalkan peran dalam menjaga kondusifitas keamanan wilayah baik di wilayah Mataram, Lombok Barat, maupun Lombok Utara.
Sementara dikatakan Walikota, sebenarnya sampai dengan saat ini pihaknya tidak mengalami kendala berarti meski berbagi satu Kodim dengan Lombok Barat dan Lombok Utara. Namun diakui Walikota, akan sangat baik bila Kota Mataram memiliki satu Kodim sendiri sebagai satu upaya antisipasi kemungkinan-kemungkinan ke depan. Walikota yang saat menemui tim Staf Ahli Kasad dengan didampingi oleh Asisten I Setda Kota Mataram L. Indra Bangsawan ini juga mengaku bahwa hanya merasa sedikit lebih sulit untuk bertemu langsung dengan Komandan Kodim 1606 bila yang bersangkutan tengah mengikuti kegiatan di wilayah lain pada saat yang bersamaan.
Sedangkan mengenai koordinasi di bidang keamanan lanjut Walikota, sampai saat ini masih terjalin dengan sangat baik. Potensi-potensi ancaman di Kota Mataram pun relatif kecil, walaupun Kota Mataram termasuk kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi serta sangat heterogen. Bahkan di tahun 2014 ini hampir tidak ditemui konflik antar kelompok masyarakat. Di tahun sebelumnya, tahun 2013, hanya terjadi empat konflik dalam skala yang tidak terlalu menonjol serta dapat segera teratasi secara tuntas. "Masyarakat Kota Mataram cenderung tidak memiliki sikap yang frontal", tuturnya.
Cara penanganan konflik sosial di Kota Mataram ini mendapat perhatian khusus dari tim Staf Ahli Kasad. Model penanganan konflik yang dapat menuntaskan masalah tanpa efek sosial yang panjang semacam ini akan dibawa ke Mabes TNI AD di Jakarta untuk dijadikan contoh penanganan konflik di daerah lain yang mengalami konflik. Sedangkan mengenai survey keberadaan Kodim, tim juga akan menemui Bupati Lombok Barat dan Bupati Lombok Utara untuk membicarakan hal yang sama, agar Mabes TNI AD dapatnsegera mengambil langkah penyesuaian yang sejak pemekaran wilayah sampai dengan saat ini belum juga dapat dilaksanakan. (ufi/dink)
Posting Komentar