Hal itu diungkapkan Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., saat di wawancara sejumlah media usai menggelar rapat koordinasi bersama Kemeterian Pertanian RI dan Bulog NTB di Kantor Bulog NTB jalan Langko Nomor 110 Kota Mataram, Selasa (29/1).
Menurutnya, target yang diberikan untuk Bulog NTB cukup tinggi maka perlu adanya langkah-langkah quantum yang memerlukan sinergitas baik dari Bulog, TNI maupun Pemda dan swasta.
"Kebetulan saat ini sedang dilaksanakan proses rehab rekons dimana para Babinsa sebagai Fasilitator yang sebelumnya juga sebagai pendamping operasi khusus swasembada pangan, sehingga nantinya akan ikut berperan aktif membantu sosialisasi masalah serap gabah di desa binaannya untuk memenuhi target serapan gabah dari pusat," kata Kolonel Ahmad Rizal.
Terkait dengan harga gabah, lanjut pria kelahiran Jakarta tersebut, nanti akan disesuaikan dengan harga pokok penjualan (HPP) yang ditetapkan dari Bulog, kami tidak bisa menentukan harga namun bisa membantu mencarikan gabah dari petani untuk diserahkan kepada Bulog.
Selain itu, Danrem juga akan mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat Perda tentang ketentuan penjualan gabah keluar daerah. "Penjualannya harus melalui satu pintu yang ditentukan pemerintah daerah sehingga bisa menjamin ketersediaan logistik di wilayah NTB," pungkasnya.
Sementara BKP Kementerian Pertanian yang diwakili Dr. Rahmi Widiani memberikan Sosialisasi tentang tujuh Strategi Percepatan Sergap antara lain peningkatan integritas pelaksana, peningkatan Costumer Service yakni sistem jemput bola, jaringan tim Sergap dan pemetaan informasi panen hingga tingkat terbawah, mempermudah kerjasama dengan PO serta kerja sama dengan penerima bantuan, kesiapan anggaran pembelian gabah/beras Bulog, pembentukkan Satker di Divre/Sub Divre, penyiapan 1.507 gudang operasional bulog dan penyiapan 66 Unit Pengolahan gabah/beras Bulog.
Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dalam sambutannya mengatakan target tahun 2019 ini adalah meningkatkan penyerapan gabah dengan hasil dan kualitas yang lebih baik dan penyerapannya diusahakan sebelum April 2019.
"Kami dari Dinas Pertanian dan Perkebunan akan selalu mendukung semua kebijakan pemerintah pusat, komunikasi dan kordinasi dengan instansi terkait akan kami laksanakan untuk mencapai sasaran sesuai dengan target," tutupnya.
Rakoor Percepatan Sergab di Wilayah NTB tersebut dihadiri Kepala BKP Kementerian Pertanian Dr. Rahmi Widiani, Danrem162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos, SH. M.Han., Direktur Perbenihan Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Kepala Perum Bulog Devisi Regional Provinsi NTB, Kordinator Tim Sergab Mabes AD Kolonel Inf Dian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Husni Fauzi, para Dandim Jajaran Korem 162/WB, Pabandya Wanmil Ster Kodam IX/Udayana dan para peserta Rapat dan Tamu undangan lainnya.
Posting Komentar