Dalam wawancaranya dengan sejumlah wartawan di Media Center Posko Terpadu, Danrem 162/WB menjelaskan, pihaknya dengan jajaran Pemerintah Daerah NTB melaksanakan rapat koordinasi terkait kesiapan penyambutan kedatangan seribu personel dari pasukan Zeni TNI mulai tanggal 18 hingga 22 Februari mendatang.
Menurutnya, penyiapan tersebut harus dilakukan semaksimal mungkin agar para personel yang datang dapat bekerja dengan maksimal.
"Jumlah personelnya juga sudah dibagi mulai dari sektor hingga ke tingkat desa dengan harapan dapat mempercepat rehab rekon," ujarnya.
Jumlah personel seluruhnya sebanyak 10 SSK dengan rincian 8 SSK dari TNI AD dan sisanya 2 SSK dari Marinir TNI AL dengan pembagian untuk Kodim1606/Lobar akan ditempatkan 5 SSK karena rumah rusak berat lebih banyak dari Kabupaten Kota yang lainnya, Kabupaten Lombok Tengah 1 SSK, Kabupaten LombokTimur sebanyak 2 SSK, Sumbawa 1 SSK dan Kabupaten Sumbawa Barat 1 SSK.
Adapun Sistem kerja yang akan digunakan, lanjut pria kelahiran Jakarta tersebut, yakni dengan sistem blok yaitu bekerja dengan skala prioritas, jika materilnya sudah ada maka personel akan didorong ke lokasi tersebut sehingga tidak ada personel yang nganggur.
"Diupayakan daerah atau rumah-rumah masyarakat yang sudah siap dengan materialnya, minimal pondasinya sudah ada, sehingga para Prajurit yang datang tinggal bekerja dan tidak lagi menunggu material," sebutnya.
Dipaparkannya, hingga saat ini untuk progres rehab rekon rumah rusak berat sudah hampir 3 ribuan karena berbagai kendala dilapangan baik material maupun proeses pencairan dananya.
Selain itu, Danrem 162/WB memberikan penekanan kepada seluruh personel yang datang agar menjunjung adat istiadat daerah tempat bekerja.
"Untuk penekanannya nanti akan disampaikan oleh Danramil atau Dandim setempat dengan tetap menjunjung adat istiadat daerah tempat bekerja sehingga pekerjaan bisa berjalan aman dan lancar sesuai harapan," terang orang nomor satu di jajaran korem tersebut.
"Sesuai rencana proses rehab rekon hingga bulan Maret harus selesai dan tuntas, kita akan telusuri koordinasi BRI ada sekitar 24 ribu masyarakat yang sudah menerima dana stimulan namun infonya belum membangun kami akan kroscek untuk didalami dilapangan name by addres apa alasannya dan apabila sudah menerima dana dan tidak melaksanakan pembangunan sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam SPK, maka akan dilakukan proses hukum oleh pihak Kepolisian," pungkasnya.
Rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah Provinsi NTB dan seluruh Dandim bersama para Danramil yang wilayah teritorialnya terkena dampak gempa bumi tahun lalu.
Posting Komentar